10 BAHAYA IKUT HTI

Berikut adalah gambaran “Bahaya” bila mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia menurut Profesor Dr. -Ing. H. Fahmi Amhar yang merupakan Peneliti Senior pada Bakorsurtanal.

Mungkin dari kita ada yang sudah mengenal apa itu HTI? Tapi ada juga mungkin yang belum tahu apakah HTI itu? HTI adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajak anggotanya menegakkan kembali syari’ah dalam kehidupan pribadinya dan melanjutkan kehidupan Islam di masyarakat secara kultural (opini publik) dan struktural (melalui transformasi negara menjadi Daulah Khilafah). Namun, jangan sampai Anda terjebak untuk ikut-ikutan.

Berikut 10 alasan mengapa kita jangan sampai ikutan HTI:

1. Jadi kritis, tidak mau ikut-ikutan dalam soal aqidah atau ibadah, semua jadi ditanya dalil aqli dan naqlinya. Sepertinya seakan-akan nenek moyang kita pada sesat semua.

2. Jadi dikit-dikit hukum syara’. Mau apa saja tanya hukum syara’nya gimana, halal-haramnya gimana, jadi terikat gini, ribet banget. Kenapa gak yang penting manfaatnya, happynya, soal halal-haram ntar saja … ?

3. Jadi gak boleh pacaran. Katanya pacaran itu haram karena mendekati zina, dan kalau masih juga pacaran pasti kena sanksi, minimal tidak diizinkan ikut dalam pembinaan intensif lagi.

4. Jadi gak boleh ambil KPR, KKKB atau kredit berbunga lainnya karena itu riba. Katanya yang dosa itu pembayar riba, penikmat riba, pencatatnya dan saksinya. Penikmat riba 1 dirham dosanya setara dengan 30 kali berzina. Wah pasti jadi susah punya rumah, kendaraan ataupun bisnis.

5. Jadi gak boleh menyuap petugas, apakah itu dalam urusan administrasi ataupun mendapatkan proyek. Alamat segala urusan bakal lamaaa.

6. Jadi mawas politik. Setiap peristiwa politik selalu disoroti secara Islam. Masak Islam dibawa-bawa terus dalam memikirkan politik. Penggadaian Sumber Daya Alam ke asing disorot secara Islam. Aktivitas intelijen asing disorot secara Islam. Darurat narkoba disorot secara Islam. Bahkan gerakan separatis seperti di Papua pun disorot secara Islam. Islam koq kemana-mana.

7. Jadi enggan dijadikan pejabat . Padahal jadi pejabat seperti Bupati, Gubernur atau Menteri itu pasti enak. Tapi koq aneh, katanya gak boleh menjadi hukkam alias penguasa jika hukum yang wajib diterapkannya ada yang bertentangan dengan Islam, sementara dia tak bisa apa-apa.

8. Jadi wajib nambah ilmu. Kalau ikut HT katanya tiap minggu harus ikut kajian Islam intensif minimal 2 jam, terus ada dirosah fardhiyah setiap hari, termasuk baca al-Qur’an dan buku-buku bermutu lainnya. Jadi kapan nonton sinetronnya ? atau nggossip selebritinya ?.

9. Jadi wajib berdakwah, mengontak orang, dan menjelaskan segala sesuatu tentang Islam (aqidah, syariah, khilafah), termasuk menjadi contoh hidup penegak syariah bagi mad’u di sekitarnya. Wah tentunya capek sekali, jadi jarang ada waktu untuk santai, ngerumpi atau main game banyak-banyak, padahal masih muda.

10. Jadi sering dianggap asing. Pengemban dakwah harus lebih pandai bersyukur dan bersabar, bila sering dimusuhi oleh kaum sekuler-liberal, termasuk juga pemerintah yang berhaluan sekuler, baik yang demokratis maupun diktator. Pengemban dakwah juga sering difitnah sebagai teroris-radikal, atau disalahpahami oleh sesama aktivis dakwah sebagai menggembosi suara untuk partainya. Sementara itu, jika ada yang mau menyumbang ke HTI, anggota HTI harus tanya dulu ke pimpinan pusat, boleh tidak menerima sumbangan itu, dan seringnya dijawab tidak boleh. Jadi memang repot betul dakwah model HTI ini.

(** terinspirasi dari 10 alasan jangan ikutan ODOJ **)[

Berikut adalah gambaran “Bahaya” bila mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia menurut Profesor Dr. -Ing. H. Fahmi Amhar yang merupakan Peneliti Senior pada Bakorsurtanal.

Mungkin dari kita ada yang sudah mengenal apa itu HTI? Tapi ada juga mungkin yang belum tahu apakah HTI itu? HTI adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajak anggotanya menegakkan kembali syari’ah dalam kehidupan pribadinya dan melanjutkan kehidupan Islam di masyarakat secara kultural (opini publik) dan struktural (melalui transformasi negara menjadi Daulah Khilafah). Namun, jangan sampai Anda terjebak untuk ikut-ikutan.

Berikut 10 alasan mengapa kita jangan sampai ikutan HTI:

1. Jadi kritis, tidak mau ikut-ikutan dalam soal aqidah atau ibadah, semua jadi ditanya dalil aqli dan naqlinya. Sepertinya seakan-akan nenek moyang kita pada sesat semua.

2. Jadi dikit-dikit hukum syara’. Mau apa saja tanya hukum syara’nya gimana, halal-haramnya gimana, jadi terikat gini, ribet banget. Kenapa gak yang penting manfaatnya, happynya, soal halal-haram ntar saja … ?

3. Jadi gak boleh pacaran. Katanya pacaran itu haram karena mendekati zina, dan kalau masih juga pacaran pasti kena sanksi, minimal tidak diizinkan ikut dalam pembinaan intensif lagi.

4. Jadi gak boleh ambil KPR, KKKB atau kredit berbunga lainnya karena itu riba. Katanya yang dosa itu pembayar riba, penikmat riba, pencatatnya dan saksinya. Penikmat riba 1 dirham dosanya setara dengan 30 kali berzina. Wah pasti jadi susah punya rumah, kendaraan ataupun bisnis.

5. Jadi gak boleh menyuap petugas, apakah itu dalam urusan administrasi ataupun mendapatkan proyek. Alamat segala urusan bakal lamaaa.

6. Jadi mawas politik. Setiap peristiwa politik selalu disoroti secara Islam. Masak Islam dibawa-bawa terus dalam memikirkan politik. Penggadaian Sumber Daya Alam ke asing disorot secara Islam. Aktivitas intelijen asing disorot secara Islam. Darurat narkoba disorot secara Islam. Bahkan gerakan separatis seperti di Papua pun disorot secara Islam. Islam koq kemana-mana.

7. Jadi enggan dijadikan pejabat . Padahal jadi pejabat seperti Bupati, Gubernur atau Menteri itu pasti enak. Tapi koq aneh, katanya gak boleh menjadi hukkam alias penguasa jika hukum yang wajib diterapkannya ada yang bertentangan dengan Islam, sementara dia tak bisa apa-apa.

8. Jadi wajib nambah ilmu. Kalau ikut HT katanya tiap minggu harus ikut kajian Islam intensif minimal 2 jam, terus ada dirosah fardhiyah setiap hari, termasuk baca al-Qur’an dan buku-buku bermutu lainnya. Jadi kapan nonton sinetronnya ? atau nggossip selebritinya ?.

9. Jadi wajib berdakwah, mengontak orang, dan menjelaskan segala sesuatu tentang Islam (aqidah, syariah, khilafah), termasuk menjadi contoh hidup penegak syariah bagi mad’u di sekitarnya. Wah tentunya capek sekali, jadi jarang ada waktu untuk santai, ngerumpi atau main game banyak-banyak, padahal masih muda.

10. Jadi sering dianggap asing. Pengemban dakwah harus lebih pandai bersyukur dan bersabar, bila sering dimusuhi oleh kaum sekuler-liberal, termasuk juga pemerintah yang berhaluan sekuler, baik yang demokratis maupun diktator. Pengemban dakwah juga sering difitnah sebagai teroris-radikal, atau disalahpahami oleh sesama aktivis dakwah sebagai menggembosi suara untuk partainya. Sementara itu, jika ada yang mau menyumbang ke HTI, anggota HTI harus tanya dulu ke pimpinan pusat, boleh tidak menerima sumbangan itu, dan seringnya dijawab tidak boleh. Jadi memang repot betul dakwah model HTI ini.

(** terinspirasi dari 10 alasan jangan ikutan ODOJ **)[]det

Berikut adalah gambaran "Bahaya" bila mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia menurut Profesor Dr. -Ing. H. Fahmi Amhar yang merupakan Peneliti Senior pada Bakorsurtanal.

Mungkin dari kita ada yang sudah mengenal apa itu HTI? Tapi ada juga mungkin yang belum tahu apakah HTI itu? HTI adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajak anggotanya menegakkan kembali syari’ah dalam kehidupan pribadinya dan melanjutkan kehidupan Islam di masyarakat secara kultural (opini publik) dan struktural (melalui transformasi negara menjadi Daulah Khilafah). Namun, jangan sampai Anda terjebak untuk ikut-ikutan.

Berikut 10 alasan mengapa kita jangan sampai ikutan HTI:

1. Jadi kritis, tidak mau ikut-ikutan dalam soal aqidah atau ibadah, semua jadi ditanya dalil aqli dan naqlinya. Sepertinya seakan-akan nenek moyang kita pada sesat semua.

2. Jadi dikit-dikit hukum syara'. Mau apa saja tanya hukum syara'nya gimana, halal-haramnya gimana, jadi terikat gini, ribet banget. Kenapa gak yang penting manfaatnya, happynya, soal halal-haram ntar saja ... ?

3. Jadi gak boleh pacaran. Katanya pacaran itu haram karena mendekati zina, dan kalau masih juga pacaran pasti kena sanksi, minimal tidak diizinkan ikut dalam pembinaan intensif lagi.

4. Jadi gak boleh ambil KPR, KKKB atau kredit berbunga lainnya karena itu riba. Katanya yang dosa itu pembayar riba, penikmat riba, pencatatnya dan saksinya. Penikmat riba 1 dirham dosanya setara dengan 30 kali berzina. Wah pasti jadi susah punya rumah, kendaraan ataupun bisnis.

5. Jadi gak boleh menyuap petugas, apakah itu dalam urusan administrasi ataupun mendapatkan proyek. Alamat segala urusan bakal lamaaa.

6. Jadi mawas politik. Setiap peristiwa politik selalu disoroti secara Islam. Masak Islam dibawa-bawa terus dalam memikirkan politik. Penggadaian Sumber Daya Alam ke asing disorot secara Islam. Aktivitas intelijen asing disorot secara Islam. Darurat narkoba disorot secara Islam. Bahkan gerakan separatis seperti di Papua pun disorot secara Islam. Islam koq kemana-mana.

7. Jadi enggan dijadikan pejabat . Padahal jadi pejabat seperti Bupati, Gubernur atau Menteri itu pasti enak. Tapi koq aneh, katanya gak boleh menjadi hukkam alias penguasa jika hukum yang wajib diterapkannya ada yang bertentangan dengan Islam, sementara dia tak bisa apa-apa.

8. Jadi wajib nambah ilmu. Kalau ikut HT katanya tiap minggu harus ikut kajian Islam intensif minimal 2 jam, terus ada dirosah fardhiyah setiap hari, termasuk baca al-Qur'an dan buku-buku bermutu lainnya. Jadi kapan nonton sinetronnya ? atau nggossip selebritinya ?.

9. Jadi wajib berdakwah, mengontak orang, dan menjelaskan segala sesuatu tentang Islam (aqidah, syariah, khilafah), termasuk menjadi contoh hidup penegak syariah bagi mad'u di sekitarnya. Wah tentunya capek sekali, jadi jarang ada waktu untuk santai, ngerumpi atau main game banyak-banyak, padahal masih muda.

10. Jadi sering dianggap asing. Pengemban dakwah harus lebih pandai bersyukur dan bersabar, bila sering dimusuhi oleh kaum sekuler-liberal, termasuk juga pemerintah yang berhaluan sekuler, baik yang demokratis maupun diktator. Pengemban dakwah juga sering difitnah sebagai teroris-radikal, atau disalahpahami oleh sesama aktivis dakwah sebagai menggembosi suara untuk partainya. Sementara itu, jika ada yang mau menyumbang ke HTI, anggota HTI harus tanya dulu ke pimpinan pusat, boleh tidak menerima sumbangan itu, dan seringnya dijawab tidak boleh. Jadi memang repot betul dakwah model HTI ini.

(** terinspirasi dari 10 alasan jangan ikutan ODOJ **)

- See more at: http://liputan6islam.blogspot.com/2014/05/10-bahaya-ikut-atau-menjadi-bagian.html#sthash.PesZnMvm.dpuf

Berikut adalah gambaran "Bahaya" bila mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia menurut Profesor Dr. -Ing. H. Fahmi Amhar yang merupakan Peneliti Senior pada Bakorsurtanal.

Mungkin dari kita ada yang sudah mengenal apa itu HTI? Tapi ada juga mungkin yang belum tahu apakah HTI itu? HTI adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajak anggotanya menegakkan kembali syari’ah dalam kehidupan pribadinya dan melanjutkan kehidupan Islam di masyarakat secara kultural (opini publik) dan struktural (melalui transformasi negara menjadi Daulah Khilafah). Namun, jangan sampai Anda terjebak untuk ikut-ikutan.

Berikut 10 alasan mengapa kita jangan sampai ikutan HTI:

1. Jadi kritis, tidak mau ikut-ikutan dalam soal aqidah atau ibadah, semua jadi ditanya dalil aqli dan naqlinya. Sepertinya seakan-akan nenek moyang kita pada sesat semua.

2. Jadi dikit-dikit hukum syara'. Mau apa saja tanya hukum syara'nya gimana, halal-haramnya gimana, jadi terikat gini, ribet banget. Kenapa gak yang penting manfaatnya, happynya, soal halal-haram ntar saja ... ?

3. Jadi gak boleh pacaran. Katanya pacaran itu haram karena mendekati zina, dan kalau masih juga pacaran pasti kena sanksi, minimal tidak diizinkan ikut dalam pembinaan intensif lagi.

4. Jadi gak boleh ambil KPR, KKKB atau kredit berbunga lainnya karena itu riba. Katanya yang dosa itu pembayar riba, penikmat riba, pencatatnya dan saksinya. Penikmat riba 1 dirham dosanya setara dengan 30 kali berzina. Wah pasti jadi susah punya rumah, kendaraan ataupun bisnis.

5. Jadi gak boleh menyuap petugas, apakah itu dalam urusan administrasi ataupun mendapatkan proyek. Alamat segala urusan bakal lamaaa.

6. Jadi mawas politik. Setiap peristiwa politik selalu disoroti secara Islam. Masak Islam dibawa-bawa terus dalam memikirkan politik. Penggadaian Sumber Daya Alam ke asing disorot secara Islam. Aktivitas intelijen asing disorot secara Islam. Darurat narkoba disorot secara Islam. Bahkan gerakan separatis seperti di Papua pun disorot secara Islam. Islam koq kemana-mana.

7. Jadi enggan dijadikan pejabat . Padahal jadi pejabat seperti Bupati, Gubernur atau Menteri itu pasti enak. Tapi koq aneh, katanya gak boleh menjadi hukkam alias penguasa jika hukum yang wajib diterapkannya ada yang bertentangan dengan Islam, sementara dia tak bisa apa-apa.

8. Jadi wajib nambah ilmu. Kalau ikut HT katanya tiap minggu harus ikut kajian Islam intensif minimal 2 jam, terus ada dirosah fardhiyah setiap hari, termasuk baca al-Qur'an dan buku-buku bermutu lainnya. Jadi kapan nonton sinetronnya ? atau nggossip selebritinya ?.

9. Jadi wajib berdakwah, mengontak orang, dan menjelaskan segala sesuatu tentang Islam (aqidah, syariah, khilafah), termasuk menjadi contoh hidup penegak syariah bagi mad'u di sekitarnya. Wah tentunya capek sekali, jadi jarang ada waktu untuk santai, ngerumpi atau main game banyak-banyak, padahal masih muda.

10. Jadi sering dianggap asing. Pengemban dakwah harus lebih pandai bersyukur dan bersabar, bila sering dimusuhi oleh kaum sekuler-liberal, termasuk juga pemerintah yang berhaluan sekuler, baik yang demokratis maupun diktator. Pengemban dakwah juga sering difitnah sebagai teroris-radikal, atau disalahpahami oleh sesama aktivis dakwah sebagai menggembosi suara untuk partainya. Sementara itu, jika ada yang mau menyumbang ke HTI, anggota HTI harus tanya dulu ke pimpinan pusat, boleh tidak menerima sumbangan itu, dan seringnya dijawab tidak boleh. Jadi memang repot betul dakwah model HTI ini.

(** terinspirasi dari 10 alasan jangan ikutan ODOJ **)

- See more at: http://liputan6islam.blogspot.com/2014/05/10-bahaya-ikut-atau-menjadi-bagian.html#sthash.PesZnMvm.dpuf

Berikut adalah gambaran "Bahaya" bila mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia menurut Profesor Dr. -Ing. H. Fahmi Amhar yang merupakan Peneliti Senior pada Bakorsurtanal.

Mungkin dari kita ada yang sudah mengenal apa itu HTI? Tapi ada juga mungkin yang belum tahu apakah HTI itu? HTI adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajak anggotanya menegakkan kembali syari’ah dalam kehidupan pribadinya dan melanjutkan kehidupan Islam di masyarakat secara kultural (opini publik) dan struktural (melalui transformasi negara menjadi Daulah Khilafah). Namun, jangan sampai Anda terjebak untuk ikut-ikutan.

Berikut 10 alasan mengapa kita jangan sampai ikutan HTI:

1. Jadi kritis, tidak mau ikut-ikutan dalam soal aqidah atau ibadah, semua jadi ditanya dalil aqli dan naqlinya. Sepertinya seakan-akan nenek moyang kita pada sesat semua.

2. Jadi dikit-dikit hukum syara'. Mau apa saja tanya hukum syara'nya gimana, halal-haramnya gimana, jadi terikat gini, ribet banget. Kenapa gak yang penting manfaatnya, happynya, soal halal-haram ntar saja ... ?

3. Jadi gak boleh pacaran. Katanya pacaran itu haram karena mendekati zina, dan kalau masih juga pacaran pasti kena sanksi, minimal tidak diizinkan ikut dalam pembinaan intensif lagi.

4. Jadi gak boleh ambil KPR, KKKB atau kredit berbunga lainnya karena itu riba. Katanya yang dosa itu pembayar riba, penikmat riba, pencatatnya dan saksinya. Penikmat riba 1 dirham dosanya setara dengan 30 kali berzina. Wah pasti jadi susah punya rumah, kendaraan ataupun bisnis.

5. Jadi gak boleh menyuap petugas, apakah itu dalam urusan administrasi ataupun mendapatkan proyek. Alamat segala urusan bakal lamaaa.

6. Jadi mawas politik. Setiap peristiwa politik selalu disoroti secara Islam. Masak Islam dibawa-bawa terus dalam memikirkan politik. Penggadaian Sumber Daya Alam ke asing disorot secara Islam. Aktivitas intelijen asing disorot secara Islam. Darurat narkoba disorot secara Islam. Bahkan gerakan separatis seperti di Papua pun disorot secara Islam. Islam koq kemana-mana.

7. Jadi enggan dijadikan pejabat . Padahal jadi pejabat seperti Bupati, Gubernur atau Menteri itu pasti enak. Tapi koq aneh, katanya gak boleh menjadi hukkam alias penguasa jika hukum yang wajib diterapkannya ada yang bertentangan dengan Islam, sementara dia tak bisa apa-apa.

8. Jadi wajib nambah ilmu. Kalau ikut HT katanya tiap minggu harus ikut kajian Islam intensif minimal 2 jam, terus ada dirosah fardhiyah setiap hari, termasuk baca al-Qur'an dan buku-buku bermutu lainnya. Jadi kapan nonton sinetronnya ? atau nggossip selebritinya ?.

9. Jadi wajib berdakwah, mengontak orang, dan menjelaskan segala sesuatu tentang Islam (aqidah, syariah, khilafah), termasuk menjadi contoh hidup penegak syariah bagi mad'u di sekitarnya. Wah tentunya capek sekali, jadi jarang ada waktu untuk santai, ngerumpi atau main game banyak-banyak, padahal masih muda.

10. Jadi sering dianggap asing. Pengemban dakwah harus lebih pandai bersyukur dan bersabar, bila sering dimusuhi oleh kaum sekuler-liberal, termasuk juga pemerintah yang berhaluan sekuler, baik yang demokratis maupun diktator. Pengemban dakwah juga sering difitnah sebagai teroris-radikal, atau disalahpahami oleh sesama aktivis dakwah sebagai menggembosi suara untuk partainya. Sementara itu, jika ada yang mau menyumbang ke HTI, anggota HTI harus tanya dulu ke pimpinan pusat, boleh tidak menerima sumbangan itu, dan seringnya dijawab tidak boleh. Jadi memang repot betul dakwah model HTI ini.

(** terinspirasi dari 10 alasan jangan ikutan ODOJ **)

- See more at: http://liputan6islam.blogspot.com/2014/05/10-bahaya-ikut-atau-menjadi-bagian.html#sthash.PesZnMvm.dpuf

Read more...

Pemilu 2014 : Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang

Perubahan yang selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan.

Jika demokrasi memiliki prinsip one man one vote, ada fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yakni one envelope (amplop) one vote. Itulah yang dikemukakan oleh Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman ketika membuka Halqah Islam dan Peradaban di Jakarta, Sabtu (26/4) bertajuk Prospek Masa Depan Umat Islam Pasca Pemilu 2014.

Menurut Yahya, melihat hasil pemilu legislatif, pemilu tahun 2014 tidak banyak menunjukkan perubahan yang berarti. Memang terjadi perubahan orang dengan muka baru sebesar 50 persen. Tapi, dari muka-muka baru itu banyak muka-muka nekat. “Kenapa dikatakan muka nekat, karena sangat jor-joran untuk menang dalam pemilu,” katanya.

Fenomena serangan fajar terbukti nyata. Kalau seperti ini, ujar Yahya, modal politik DPR makin besar dan membuat elite politik menjadi buruk dan terbelenggu oleh uang. Hasil pemilu legislatif menujukkan bagaimana kekuatan uang menuntukan, bukan kekuatan ide, gagasan dan ideologi.

“Apakah pemilu dengan hasil seperti ini akan membawa perubahan untuk kehidupan masyarakat?” ungkap Yahya.

Pimpinan redaksi Tabloid Media Umat, Farid Wadjdi dalam kesempatan yang sama mengatakan sistem demokrasi memang diformat bukan untuk melakukan perubahan sistem tapi hanya untuk mengganti rezima atau orang. Kalaupun ada perubahan kebijakan sifatnya parsial bukan untuk perubahan mendasar.

Menurutnya, sebagian besar yang terpilih karena kekuatan modal dan popularitas, ditambah tidak adanya suara partai yang dominan yang mengharuskan mereka berkoalisi. Sementara koalisi tak jarang terjebak politik dagang sapi, yang hanya untuk kepentingan elit politik, bukan rakyat.

“Bagaimana kita bisa berharap orang-orang terpilih ini akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi anggota legislatif tahun ini bisa lebih parah dari periode lalu,” tuturnya.

Farid menambahkan, anggota DPR tidak akan memiliki kinerja baik untuk rakyat selama sistemnya demokrasi, karena kebijakan keluar akan dipengaruhi oleh pemilik modal. Sementara itu keinginan pemilik modal kerap kali bersebrangan dengan kepentingan masyarakat. “Tidak ada kinerja baik kalau sistemnya demokrasi,” ujarnya.

Pembicara yang lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menjelaskan problem utama dalam politik politik Islam adalah apa cita-cita kongkrit dari politik Islam sulit diidentifikasi. “Apa yang sebenarnya menjadi cita-cita partai politik Islam dari PKS, PKB dan PPP, sulit dijelaskan,” jelasnya.

Sedangkan, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib mengatakan ketika membahas perubahan selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan orang tersebut jika berkuasa. Perubahan itu terbentuk dari sistem dan penerapan hukum yang orang gunakan.

“Jika sistemnya sejak awal bermasalah maka seluruhnya akan bermasalah,” tuturnya

Perubahan terjadi jika kaum itu menginginkan perubahan, jika tidak, maka perubahan itu pun tidak akan terjadi. Karena itu penting bagi umat untuk memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan. Itulah yang dilakukan Hizbut Tahrir, mengajak umat melakukan perubahan paling mendasar yakni perubahan sistem dengan Islam.

“Kita harus mengarahkan umat pada perubahan Islam, jika tidak maka perubahan yang terjadi semakin buruk dan lebih buruk,” paparnya.

Walau tidak bisa menghadiri forum HIP, pengamat politik dari UI Boni Hargens menyatakan partai Islam harus bersatu. Kenapa? Sebab politik kita sedang mengalami krisis moral. “Saya setuju perlu ada orang-orang bermoral dan saya yang pertama kali mengusulkan Pan-Islamisme,” ujarnya dalam sambungan telpon.

Lalu, Boni menambahkan jika partai Islam bersatu, partai sekuler akan diuji apakah benar-benar mereka demokratis dan nasionalis seperti mereka kampanyekan.

“Kita harus uji benarkah partai-partai sekuler itu demokratis dengan membiarkan partai Islam berkuasa kalau partai Islam menang pemilu,” lanjutnya.

“Jangan-jangan justru mereka yang sekuler tidak siap berdemokrasi,” pungkasnya.[]

 

Read more...

AS 'MENCENGKRAM' JAWA BARAT (Analisis Politik Penguasaan Amerika Serikat Terhadap Panas Bumi di Gunung Ciremai Jawa Barat)

Oleh Chandra Purna Irawan M.H

Jika Indonesia krisis listrik, kita harus evaluasi lagi, Indonesia berada di sabuk gunung merapi di dunia, artinya Indonesia mempunyai suatu sumber daya alam yang berupa panas bumi. panas bumi yang lebih kita kenal dengan sebutan geothermal adalah energy yang tak akan habis kecuali dunianya kiamat dan investasi jangka (sangat) panjang. sayangnya di Indonesia investasi panas bumi untuk pembangkit listrik di kuasai asing, misalnya chevron dan perusahaan asing lainnya.

Jika Pemerintah Indonesia serius membuat aturan dan mengelolah energi panas bumi, maka kita tidak akan kekurangan listrik selain kita tetap harus bisa bijak menggunakan listrik. Aturan hukum pemerintahan kita membuka kran yang cukup besar untuk perusahaan asing berinvestasi panas bumi di Indonesia. Jika pemerintah tidak meninjau ulang aturan yang ada dan memanfaatkan secara sungguh-sungguh energi ini, kita masih akan mengalamii krisis energi atau daerah-daerah masih banyak yang akan mengalami pemadaman listrik.

Energi panas bumi adalah energy alternatif yang sedang dikembangkan dan digalakkan oleh pemerintah Indonesia dan merupakan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia sudah mengubah regulasi yang dahulu menyulitkan investor menjadi regulasi yang makin memudahkan investor menanamkan modalnya ke energi terbarukan ini yang tertuang dengan UU Panas Bumi (UU 27/2003) & PP Pengusahaan Panas Bumi (PP 59/2007).

Dalam Roadmap Pemerintah Indonesia juga sudah dibuat bahwa sampai tahun 2014 ditargetkan bahwa sumber energi dari panas bumi harus sudah mencapai 3977 MW sementara sampai tahun 2009 baru tercapai 1189 MW. Terakhir ada pencanangan baru bahwa pada tahun 2025 target energi listrik dari panas bumi adalah 25 persen dari cadangan panas bumi Indonesia.
Potensi Panas Bumi di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki 4.257 Megawatt (MW) potensi panas bumi prioritas dari potensi panas bumi keseluruhan yang dimiliki yaitu sebesar 5.839 MW. Potensi panas bumi prioritas tersebut berada di dua puluh lima wilayah diantaranya berada di Kamojang (300 MW), Darajat (350 MW), Salak (460 MW), Wayang Windu (600 MW), Karaha Bodas (250 MW), Ciater (90 MW), Cibuni (140 MW), Gunung Patuha (482 MW), Gunung Tangkuban Perahu (190 MW), Gunung Tampomas (50 MW).

Selain itu, di wilayah Cisolok Sukarame (65 MW), Gede-Pangrango (210 MW), Gunung Papandayan (160 MW), Gunung Ciremai (235 MW), Tanggeung (100 MW), Jampang (150 MW), Ciseeng (25 MW), Gunung Pancar (50 MW), Cibingbin (25 MW), Gunung Kromong (50 MW), Ciheuras (25 MW), Cibalong-Cigunung (50 MW), Gunung Galunggung (100 MW), Cilayu (50 MW) serta Subang (50 MW). Dari ke dua puluh lima wilayah tersebut, empat belas diantaranya telah ditetapkan menjadi wilayah kerja panas bumi (WKP) ataupun sudah existing.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat guna mendorong pengembangan panas bumi yaitu menyusun peraturan daerah (perda) no.06/2006 tentang pengelolaan panas bumi dan juklak panas bumi, melaksanakan survey pendahuluan enam lokasi potensi panas bumi sejak tahun 2005 dan di Jawa Barat telah ditetapkan empat WKP panas bumi, bukan hanya itu Pemda juga telah melaksanakan pelelangan di tiga WKP panas bumi (2008) dan tahun 2011 untuk WKP gunung Ciremai serta penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk WKP gunung tangkuban perahu dan cisolok-cisukarame oleh Bupati Sukabumi.

Disamping itu, juga usulan penugasan kepada Menteri ESDM untuk lokasi Gede-Pangrango, membangun daya tarik investasi dalam pengusahaan panas bumi melalui promosi pengusahaan panas bumi dalam dan luar negeri, insentif bagi investor dengan tidak dipungut biaya perizinan serta memberikan fasilitas sesuai kebutuhan.

Analisis ; Kronologis Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ciremai

Berikut analisis kronologis penetapan Gunung Ciremai sebagai wilayah kerja panas bumi. Data ini sebenarnya bukan data primer melainkan data sekunder yang penulis dapatkan dari berbagai media terpercaya, kemudian dari semua kolekting data tersebut penulis berusaha untuk menyambungkan rentetan data tersebut.

Berikut analisis kronologisnya ;

Prospek panas bumi wilayah Gunung Ciremai pertama kali disurvei oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 yang mengacu pada data awal yang merupakan hasil survei Pertamina dan pada tahun 2007 diajukan kepada Pemerintah cq. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. Hasil evaluasi pihak Kementerian ESDM dinyatakan bahwa Prospek panas bumi wilayah Gunung Ciremai belum bisa ditetapkan karena dinilai data yang tersedia belum memadai.

Pada tahun 2007 Chevron menyatakan ekspansi termasuk ke Jawa Barat, Indonesia (lokasi pengeboran gas kelas dunia lainnya untuk Chevron – sebelumnya Caltex – terletak di Provinsi Riau). Setahun kemudian, Ciremai terdaftar di antara lima lokasi eksplorasi yang diusulkan di provinsi tersebut. Pada tahun 2011 dilaporkan bahwa AS tertarik beroperasi di Ciremai karena ” kawasan itu belum dikelola optimal”. Antara 2012-2013 dari berbagai situs berita terungkap Chevron ingin segera mulai bekerja, karena telah memenangkan tender. Pemerintah Daerah Jawa Barat mengakui hal ini. Pada satu sesi presentasi di Eropa, Vienna 22-27 April 2012 sekelompok akademisi dalam acara yang antara lain didukung oleh Chevron menjelaskan bahwa Gunung Ciremai dan sekitarnya mengandung akuifer vulkanik, ada sekitar 160 lokasi mata air di kedua lereng sebelah Timur dan Barat.

Tahun 2008 Ciremai terdaftar di antara lima lokasi eksplorasi yang diusulkan chevron kepada provinsi Jabar.

Kemudian bulan maret tahun 2010 menjelang kunjungan Presiden Obama ke Indonesia, Kantor Perdagangan dan Pembangunan AS (U.S. Trade and Development Agency-USTDA) menggulirkan Prakarsa Pengembangan Geotermal AS-Indonesia dalam lawatan Direktur USTDA, Leocadia I. Zak ke Jakarta. Direktur Zak menandatangani dua kesepakatan hibah untuk mendukung pengembangan geotermal sektor swasta di Jawa Barat dan Halmahera.

Pada tahun yang sama yaitu 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kekurangan data data Magnetic Telurric (MT), Peta Citra dan data-data pendukung lainnya.Setelah dilakukan penambahan dan kompilasi data-data baru kemudian diajukan kembali dan akhirnya untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM. Atas upaya tersebut Menteri ESDM menetapkan Prospek panas bumi wilayah G. Ciremai sebagai WKP G. Ciremai berdasarkan Kep Men ESDM No. 1153 K/30/MEM/2011 tentang penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilelangkan secara terbuka. WKP Ciremai memiliki luas 24.330 ha dan cadangan terduga 150 Mwe.

Selanjutnya pada 30 November tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jabar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat meski tidak dijelaskan secara gambling mengenai panas bumi. Namun, hanya dijelaskan mengenai pertambangan. Tetapi Perda Pemprov Jabar diperinci lebih detil dan jelas di Perda Pemkab Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pasal 46 ayat (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas : a. kawasan pertambangan mineral; dan b. kawasan prospek panas bumi. Dan diperjelas pada ayat (4) Kawasan prospek panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. WKP Gunung Ciremai di Kabupaten meliputi :
Kecamatan Cigugur;
Kecamatan Cilimus;
Kecamatan Darma;
Kecamatan Jalaksana;
Kecamatan Mandirancan; dan
Kecamatan Pasawahan.
b. Kecamatan Cigandamekar;
c. Kecamatan Subang; dan
d. Kecamatan Cibingbin.

Selanjutnya pada tanggal 14-15 September 2011, Duta Besar Scot Marciel mengadakan lawatan ke Bandung, Jawa Barat untuk mempromosikan bisnis dan pendidikan yang merupakan pilar prakarsa kemitraan komprehensif antara AS dan Indonesia. Duta Besar mengakhiri lawatannya di Bandung dengan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan tentang pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi di Jawa Barat, dan Dubes Marciel berharap lebih banyak perusahaan-perusahaan AS yang akan berinvestasi di provinsi Jabar. Ahmad Heryawan Jawa Barat menawarkan potensi geothermal.

Pada tanggal 4 Oktober 2011 Pelelangan WKP Panas Bumi Gunung Ciremai dilakukan oleh Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 540/Kep.1269-Dis ESDM/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Panitia Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ciremai yang beranggotakan Unsur Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Unsur Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Ketua Panitia Lelang Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya PLTP Gunung Ciremai masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II sesuai Permen ESDM No 21/2013 dengan rencana pengembangan 2 x 55 MW. Pelelangan WKP Gunung Ciremai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011.

Pelaksanaan lelang tahap 1 WKP Gn. Ciremai pada 10 Oktober 2011 yang diikuti oleh 2 peserta, yaitu, PT. Hitay Renewable Energy dan PT. Jasa Daya Chevron. Berdasarkan hasil evaluasi lelang WKP peserta yang lolos ke tahap ke-2 adalah PT. Jasa Daya Chevron.

Lelang WKP Gunung Ciremai dimenangkan oleh PT. Jasa Daya Chevron sesuai prosedur yang berlaku. Saat ini IUP belum diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena sedang dalam tahap negosiasi shareholder BUMD dengan pemenang lelang. PLTP Ciremai 2 x 55 MW direncanakan untuk COD pada Tahun 2020 dengan perkiraan investasi PT Jasa Daya Chevron sekitar 400 Juta USD.

Bulan November 2011, PT Chevron meminta pemerintah membenahi peraturan-peraturan yang menghalangi pertumbuhan potensi energi terbarukan, terutama untuk geothermal (panas bumi).

Bulan April 2013, untuk mempercepat proyek pengembangan panas bumi (geothermal) di Tanah Air, oleh karena itu Pemerintah segera mengajukan sembilan usulan untuk merevisi Undang-Undang No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Menurut Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, yang menjadi kendala utama pengendalian proyek panas bumi di Indonesia yakni sekitar 70% lahan pengembangan potensial berada di kawasan hutan.

Saat ini pemerintah telah menetapkan 58 wilayah kerja panas bumi (WKP). Akan tetapi, hanya delapan yang sudah beroperasi dengan kapasitas terpasang sekitar 1.341 megawatt (MW). Pasalnya, di dalam UU No.23 Tahun 2003, pengusahaan panas bumi masih didefiniskan sebagai kegiatan pertambangan.

Padahal, berdasarkan aturan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, keguatan pertambangan tidak diperkenankan dilakukan di wilayah hutan konservasi, dan hanya dapat dilakukan di hutan lindung. Saat ini dari total 258 titilk geothermal yang berada di Indonesia dengan jumlah potensi panas bumi sebesar 29.215 MW, hanya terdapat sekitar 15 titik yang berada di kawasan hutan konservasi, jelasnya.

Hubungan Jabar dan AS yang diwakili Dubes AS semakin dekat. Bulan September 2012 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta istri Netty Prasetiyani Heryawan menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Mr Scot Marcel beserta istri Mrs Mae Marcel. Perkara yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah permasalahan perdagangan manusia.

Tanggal 13 Desember 2012, Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel menyaksikan upacara penandatanganan hibah studi kelayakan antara Departemen Perdagangan AS (U.S. Trade and Development Agency atau USTDA) dan PT Energi Geothermal Teknosatria (TEG). Hibah senilai 546,766 dolar AS ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan proyek panas bumi swasta di Cibuni, Jawa Barat.

Cengkeraman Amerika di Jawa Barat

Undang-Undang Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 & PP Pengusahaan Panas Bumi, yaitu PP 59/2007. Produk Undang- Undang tersebut intinya bertujuan memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak swasta (dalam ataupun luar negeri), dimana pihak yang mempunyai modal besar mayoritas pihak asing, untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini sebebas-bebasnya.

Energi bagi sebuah negara merupakan denyut nadi dan nyawa untuk menggerakkan segala bidang kehidupan. Jika energi suatu negara dikuasai negara lain, maka negara tidak mempunyai kedaulatan. Baik di mata rakyat, maupun di kancah internasional.
Chevron Geothermal Indonesia sudah melakukan tender secara terbuka untuk wilayah kerja panas bumi (WKP) yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE melalui pemerintah daerah (pemda) setempat untuk prospek panas bumi Gunung Ciremai dan bid award dikeluarkan oleh tender committee pada bulan Januari 2013.

PT Jasa Daya Chevron memenangi lelang pemanfaatan panas bumi di Gunung Ceremai akan menjual listrik yang dihasilkan ke PLN sebesar 9,70 sen dolar AS/kwh. Dalam proses lelang yang dimulai 10 Oktober 2011 dan selesai April 2012, Chevron bersaing dengan PT Hitay Renewable Energy yang berasal dari Turki. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sumarwan HS mengatakan Chevron memenangi lelang karena telah memenuhi semua syarat dan prosedur administrasi lelang. Hitay kurang memenuhi kelengkapan administrasi. Hitay tidak berani memenuhi target hasil pemanfaatan yang sebesar 110 megawatt. Hitay cuma berani menghasilkan 80 megawatt.

Berdasarkan data pada surat lelang, Chevron akan mengolah potensi panas bumi di wilayah kerja pertambangan (WKP) seluas 24.330 hektare. Chevron baru mulai menambang sekitar tahun 2020. Sekarang masih nunggu IUP keluar. Jika wilayah Chevron itu telah berproduksi, total listrik yang dihasilkan dari lima WKP panas bumi di Jawa Barat sebesar 1.184 megawatt. WKP lain ialah Kamojang menghasilkan 200 mw yang dikelola Pertamina Geothermal Energy, Gunung Salak menghasilkan 375 mw yang dikelola Chevron Geothermal Salak, Wayang Windu menghasilkan 227 mw yang dikelola Star Energy Geothermal Ltd, dan Darajat menghasilkan 271 mw yang dikelola oleh PT Chevron Geothermal Indonesia. Selain yang telah berproduksi, masih ada 7 WKP lain yang sedang dalam proses yaitu Karaha Bodas, Patuha, Cibuni, Ciater, Cisolok, Tangkuban Perahu, dan Tampomas.


Solusi Pengelolaan Energi dalam Islam

Dalam pandangan Islam, semua sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia, baik primer, seperti batu bara, minyak bumi, gas, energi matahari beserta turunannya (energi air, angin, gelombang laut), pasang surut dan panas bumi dan nuklir maupun sekunder seperti listrik adalah hak milik umum (Milkiyatul Aammah). Dan Pengelola Hak Milik Umum adalah negara, melalui perusahaan milik negara (BUMN).

Karenanya tidak diperbolehkan individu untuk memiliki energi tersebut untuk dikomersilkan. Melakukan liberaliasasi yang pada akhirnya berujung pada privatisasi sektor-sektor tersebut dilarang dalam pandangan Islam. Rasulullah saw. Bersabda:
Kami diberitahu oleh Abdullah bin Sa’id, kami diberitahu oleh Abdullah bin Khirasy bin Hausyab as-Syaibani, dari al-Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibn ‘Abbas berkata. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim itu sama membutuhkan tiga hal: air, padang dan api. Dan, harganya pun haram.” (HR. Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah).

Air, api dan padang adalah tiga perkara yang dibutuhkan oleh semua orang demi kelangsungan hidupnya, sehingga Nabi menyebut, bahwa kaum Muslim (bahkan seluruh manusia) sama-sama membutuhkannya. Karena itu, ketiganya disebut sebagai perkara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka, Islam menetapkan perkara seperti ini sebagai Hak Milik Umum.

Semua sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur yang berkaitan dan digunakan untuk kebutuhan tersebut juga dinyatakan sebagai Hak Milik Umum. Seperti pompa air untuk menyedot mata air, sumur bor, sungai, selat, serta salurat air yang dialirkan ke rumah-rumah adalah Hak Milik Umum.

Begitu juga alat pembangkit listrik, seperti PLTU, PLTA, PLTD, PLTS, PLTN, PLGL dan sebagainya, termasuk jaringan transmisi dan sistem distribusi adalah Hak Milik Umum. Begitu juga tambang gas, minyak, batubara, emas, dan sebagainya adalah Hak Milik Umum.Perusahaan yang bergerak dan mengelola Hak Milik Umum adalah Perusahaan Umum milik Negara, yang tidak boleh diprivatisasi, apalagi dijual kepada pihak asing. []det

Read more...

Pemilu 2014 : Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang

Perubahan yang selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan.

Jika demokrasi memiliki prinsip one man one vote, ada fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yakni one envelope (amplop) one vote. Itulah yang dikemukakan oleh Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman ketika membuka Halqah Islam dan Peradaban di Jakarta, Sabtu (26/4) bertajuk Prospek Masa Depan Umat Islam Pasca Pemilu 2014.

Menurut Yahya, melihat hasil pemilu legislatif, pemilu tahun 2014 tidak banyak menunjukkan perubahan yang berarti. Memang terjadi perubahan orang dengan muka baru sebesar 50 persen. Tapi, dari muka-muka baru itu banyak muka-muka nekat. “Kenapa dikatakan muka nekat, karena sangat jor-joran untuk menang dalam pemilu,” katanya.

Fenomena serangan fajar terbukti nyata. Kalau seperti ini, ujar Yahya, modal politik DPR makin besar dan membuat elite politik menjadi buruk dan terbelenggu oleh uang. Hasil pemilu legislatif menujukkan bagaimana kekuatan uang menuntukan, bukan kekuatan ide, gagasan dan ideologi.

“Apakah pemilu dengan hasil seperti ini akan membawa perubahan untuk kehidupan masyarakat?” ungkap Yahya.

Pimpinan redaksi Tabloid Media Umat, Farid Wadjdi dalam kesempatan yang sama mengatakan sistem demokrasi memang diformat bukan untuk melakukan perubahan sistem tapi hanya untuk mengganti rezima atau orang. Kalaupun ada perubahan kebijakan sifatnya parsial bukan untuk perubahan mendasar.

Menurutnya, sebagian besar yang terpilih karena kekuatan modal dan popularitas, ditambah tidak adanya suara partai yang dominan yang mengharuskan mereka berkoalisi. Sementara koalisi tak jarang terjebak politik dagang sapi, yang hanya untuk kepentingan elit politik, bukan rakyat.

“Bagaimana kita bisa berharap orang-orang terpilih ini akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi anggota legislatif tahun ini bisa lebih parah dari periode lalu,” tuturnya.

Farid menambahkan, anggota DPR tidak akan memiliki kinerja baik untuk rakyat selama sistemnya demokrasi, karena kebijakan keluar akan dipengaruhi oleh pemilik modal. Sementara itu keinginan pemilik modal kerap kali bersebrangan dengan kepentingan masyarakat. “Tidak ada kinerja baik kalau sistemnya demokrasi,” ujarnya.

Pembicara yang lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menjelaskan problem utama dalam politik politik Islam adalah apa cita-cita kongkrit dari politik Islam sulit diidentifikasi. “Apa yang sebenarnya menjadi cita-cita partai politik Islam dari PKS, PKB dan PPP, sulit dijelaskan,” jelasnya.

Sedangkan, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib mengatakan ketika membahas perubahan selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan orang tersebut jika berkuasa. Perubahan itu terbentuk dari sistem dan penerapan hukum yang orang gunakan.

“Jika sistemnya sejak awal bermasalah maka seluruhnya akan bermasalah,” tuturnya

Perubahan terjadi jika kaum itu menginginkan perubahan, jika tidak, maka perubahan itu pun tidak akan terjadi. Karena itu penting bagi umat untuk memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan. Itulah yang dilakukan Hizbut Tahrir, mengajak umat melakukan perubahan paling mendasar yakni perubahan sistem dengan Islam.

“Kita harus mengarahkan umat pada perubahan Islam, jika tidak maka perubahan yang terjadi semakin buruk dan lebih buruk,” paparnya.

Walau tidak bisa menghadiri forum HIP, pengamat politik dari UI Boni Hargens menyatakan partai Islam harus bersatu. Kenapa? Sebab politik kita sedang mengalami krisis moral. “Saya setuju perlu ada orang-orang bermoral dan saya yang pertama kali mengusulkan Pan-Islamisme,” ujarnya dalam sambungan telpon.

Lalu, Boni menambahkan jika partai Islam bersatu, partai sekuler akan diuji apakah benar-benar mereka demokratis dan nasionalis seperti mereka kampanyekan.

“Kita harus uji benarkah partai-partai sekuler itu demokratis dengan membiarkan partai Islam berkuasa kalau partai Islam menang pemilu,” lanjutnya.

“Jangan-jangan justru mereka yang sekuler tidak siap berdemokrasi,” pungkasnya.[]det

Read more...

PERAYAAN NATAL DALAM NEGARA KHILAFAH

Negara Khilafah, meski dibangun berdasarkan akidah Islam, dan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, tetapi Negara Khilafah tetap memberikan toleransi dan kebebasan kepada umat non-Islam untuk memeluk, dan menjalankan agamanya. Mereka dibiarkan memeluk keyakinannya, dan tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam.

Jaminan ini ditegaskan dalam Alquran, “La ikraha fi ad-din” (Tidak ada paksaan dalam memeluk [agama] Islam) (Q. al-Baqarah [02]: 256). Nabi SAW juga bersabda, “Man kana ‘ala Yahudiyyatihi au Nashraniyyatihi fainnahu la yuftannu” (Siapa saja yang tetap dengan keyahudiannya, atau kenasraniannya, maka tidak akan dihasut [untuk meninggalkan agamanya]). Begitulah Islam menjaga dan melindungi penganut agama non-Islam yang hidup dalam naungan Negara Khilafah. Mereka mendapatkan perlindungan itu, karena dzimmah yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Hak Beragama

Perlu dicatat, Ahli Dzimmah adalah orang non-Muslim yang tunduk di bawah sistem Islam, dengan tetap memeluk agamanya. Mereka berkewajiban untuk membayar jizyah, dan tunduk kepada sistem Islam. Sebagai imbalannya, mereka diberi hak untuk hidup di dalam naungan khilafah, dengan tetap memeluk agama mereka, serta bebas menjalankan ibadah, makan, minum, berpakaian, nikah dan talak menurut agama mereka.

Hanya saja, karena mereka hidup di bawah naungan khilafah, yaitu negara yang berdasarkan akidah Islam, serta menjalankan syariat Islam, maka tentu tidak mungkin agama lain selain Islam lebih menonjol, atau setidaknya sama dengan Islam. Baik dalam hal syiar, simbol maupun atribut yang tampak di permukaan. Karena Nabi SAW menegaskan, “al-Islamu ya’lu wa la yu’la ‘alaihi” (Islam itu tinggi, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam).

Karena itu, di zaman Khilafah Islam, orang-orang non-Muslim yang hidup di dalam wilayah Negara Khilafah menyadari betul posisi dan kedudukan mereka. Ketika mereka hendak mengajukan dzimmah kepada khilafah, mereka membuat proposal yang membuat khalifah berkenan menerima dzimmah mereka.

Maka wajar, jika kemudian dalam proposal mereka, misalnya menyatakan tidak akan mengajak atau memengaruhi orang Islam untuk mengikuti agama mereka. Termasuk tidak akan mendirikan gereja, atau kalau ada yang rusak, tidak akan direnovasi. Mereka tidak akan membunyikan lonceng gereja, memakai atribut agama mereka di depan kaum Muslim, dan banyak lagi yang lain. Begitulah di antara klausul proposal yang mereka ajukan kepada khalifah, agar bisa mendapatkan dzimmah dari Negara Khilafah.

Karena kesadaran itulah, maka orang-orang non-Muslim yang mendapatkan dzimmah dari Negara Khilafah itu tidak neko-neko. Karena, kalau mereka neko-neko, jaminan dzimmah itu bisa dicabut, dan mereka diusir dari wilayah khilafah, atau diperangi hingga habis. Karena itu, mereka tidak pernah menuntut lebih dari hak yang mereka ajukan kepada negara. Mereka juga tidak akan minta ditoleransi oleh umat Islam dan negara dalam menjalankan agama mereka, lebih dari apa yang telah menjadi haknya.

Merayakan Perayaan Agama

Perayaan agama adalah bagian dari ritual agama, karena itu mereka pun dibiarkan untuk merayakan perayaan agama mereka. Bagi orang Kristen, yang hendak merayakan Hari Raya Paskah atau Natal, misalnya, diberi kebebasan. Hari Paskah diyakini oleh umat Kristiani sebagai hari bangkitnya Isa al-Masih. Biasanya dirayakan pada akhir Maret atau April. Bagi umat Kristiani Timur dirayakan pada awal April hingga Mei.

Peristiwa bangkitnya Isa al-Masih, atau yang biasa dikenal dengan turunnya Isa al-Masih itu diyakini oleh penganut Kristiani terjadi pada tahun 27-33 M. Di Geraja Katolik, perayaan ini dilakukan selama 8 hari, juga disebut Hari ke-8 setelah perayaan gereja Octave of Easter. Hari Raya Paskah ini diawali dengan Minggu Berkabung, yang jatuh pada minggu terakhir dari 40 hari puasa. Minggu ini dimulai hari Ahad, dan berakhir pada hari Sabtu, malam Sabtu Cahaya. Hari yang dianggap paling suci dalam seminggu berkabung ini adalah hari Jum’at Berkabung, atau Jum’at Agung, yaitu Jum’at sebelum Hari Paskah.

Pada hari ini dilakukan ritual sembayang tertentu, dan membaca Injil, terutama ayat-ayat tentang peristiwa penyaliban. Itu merupakan hari suci bagi umat Kristiani. Mayoritas gereja Kristen mempercayai, bahwa Isa al-Masih disalib, meninggal dunia, kemudian bangkit pada hari ketiga. Selain ritual ini, mereka juga menjalankan puasa, yang terdiri dari: Puasa Besar, yang dilakukan sebelum Hari Paskah. Puasa Kecil, yang dilakukan sebelum Natal. Selain itu, juga ada praktik puasa-puasa lain, menurut ritual dan sekte masing-masing.

Puasa Besar dalam tradisi Kristen Barat dan Timur dilakukan selama 40 hari. Waktunya bisa berbeda-beda, sesuai dengan jatuhnya Hari Pasca Agung, yang ditetapkan berdasarkan perhitungan astronomi (hisab).

Adapun Hari Natal, atau Christmas, yang diyakini sebagai Hari Kelahiran Isa al-Masih, merupakan sentral perayaan agama Kristen. Syiar perayaan Natal ini tampak pada pohon Natal, Malam Kelahiran, Pertemuan Keluarga, Sinterklas, dan pemberian hadiah. Mereka merayakan Tahun Baru Masehi, yaitu malam tanggal 31 Desember, yang dirayakan tiap tahun, di penghujung tahun, mengawali pergantian tahun baru.

Selain perayaan-perayaan tersebut, mereka juga memperingati Kelahiran Bunda Maria, Hari Diangkatnya Salib (Isa al-Masih), sebagaimana umat Katolik meyakini Penebusan Dosa Santo dan Hari Raya Santo. Ada juga perayaan yang identik dengan Kristen, seperti Hollowen dan Valentine Day. Inilah bentuk-bentuk ritual dan perayaan dalam agama Kristen. Selama ini merupakan bagian dari agama mereka, maka semuanya ini boleh saja mereka rayakan.

Ruang Perayaan

Meski tidak dilarang, tetapi perayaan ini tetap diatur oleh Negara Khilafah. Selain berdasarkan klausul dzimmah mereka, juga filosofi “al-Islamu ya’lu wa la yu’la ‘alaihi” (Islam itu tinggi, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam) tetap harus dipegang teguh. Karena itu, perayaan ini dibatasi dalam gereja, asrama dan komunitas mereka. Di ruang publik, seperti televisi, radio, internet atau jejaring sosial yang bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat tidak boleh ditampilkan.

Alasannya, karena ini bertentangan dengan akad dzimmah mereka. Selain itu, ini juga menyalahi filosofi “al-Islamu ya’lu wa la yu’la ‘alaihi” (Islam itu tinggi, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam). Para ulama juga telah membahas larangan mengucapkan selamat kepada mereka, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat publik.

Begitulah Islam memberikan toleransi kepada mereka. Begitulah Islam menjaga dan melindungi agama dan keyakinan mereka. Mereka tidak diusik, dan diprovokasi untuk meninggalkan agamanya. Namun, mereka juga tidak dibenarkan untuk mendemonstrasikan dan memprovokasi orang Islam agar memeluk keyakinan mereka. Begitulah cara Negara Khilafah memberi ruang kepada mereka. Wallahu a’lam.[]

Read more...